 |
| Semarang, 07 April 2021. Jawa Tengah |
Media-Lanikume:Antara Tulus dan Fulus (Papua dan Jakarta)
Baru-baru ini mahasiswa dan pelajar asal Papua se-Jawa Tengah dihebohkan dengan berita yang cukup menggelitik hati dan perasaan sebagian mahasiswa dan pelajar Papua, berita mengenai pengangkatan anak asuh oleh kapolres dan kapolda di Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2021. Dalam berita acara tersebut disampaikan bahwa hal ini dilakukan guna menjalin tali silaturahim antara kapolri dengan mahasiswa dan pelajar asli Papua, serta menjamin keamanan anak-anak yang di angkat menjadi anak asuh. Dalam tampilan berita tersebut terlihat pula bantuan beras, mie instan dan sejumlah uang dalam amplop yang diberikan kepada anak-anak tersebut.
Tentu hal ini mengingatkan saya dengan beberapa kejadian sebelumnya yaitu mengenai berita yang hampir sama dilakukan oleh beberapa tokoh diantaranya pak presiden Jokowi yang sedang menggendong dua anak Papua dalam kunjungan kerja Presiden ke Agats, Kabupaten Asmat, Papua, April 2018, terlihat dari gambar tersebut sangat indah, dan juga mengenai berita kapolda Papua yang sedang duduk bersama anak-anak dengan damai di Lani Jaya Papua, 9, November 2018.
Terlihat sekilas jika kita mengikuti beberapa berita tersebut Pemerintah Pusat dan Aparat Negara dalam hal ini kapolri sangat tulus menyayangi mahasiswa, pelajar dan juga anak-anak Papua. Namun pada saat yang bersamaan muncul beberapa pertanyaan di benak saya terkait beberapa kejadian tersebut. Apakah jamianan keamanan itu hanya untuk mahasiswa dan pelajar Papua yang diangkat menjadi anak asuh saja? Lantas bagaimana dengan keamanan kami mahasiswa dan pelajar Papua yang tidak di angkat menjadi anak asuh ? Bagaimana dengan tugas fungsi pokok kepolisian yang diatur dalam UU 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat? Lalu bagaimana penanganan kasus kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh apparat negara yaitu TNI dan Polri yang disampaikan oleh temuan Amnesty Internasional Indonesia? Bagaimana dengan kasus seorang pelajar SMP Negeri Sugapa, Melianus Nayagau yang dibunuh, Sabtu (6/3/2021), oleh TNI dan menuduh pelajar tersebut sebagai anggota OPM? Dan tentu masih banyak kasus-kasus lain lagi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil orang Papua.
Tentu dengan beberapa pertanyaan yang masih mengganjal itu dapat saya katakana bahwa semua yang dilakukan itu hanya terkesan sebagai suatu hal yang formalitas dan pencitraan kepada publik melalui media demi kepentingan pemerintah pusat, seperti yang perna terjadi Ketika kasus rasisme terjadi pada tanggal 16 dan 17 agustus 2019 di Surabaya, kemudian terjadi banyak aksi-aksi penolakan rasisme oleh mahasiswa dan pelajar asal Papua se-Indonesia sehingga Kapolda Jawa Timur menggelar pertemuan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan mengundang Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) guna membangun rasa saling mengerti atau understanding satu sama lain, dan juga disampaikan oleh Gubernus Jawa Timur pada saat itu bahwa akan dibangun satu asrama nusantara untuk mahasiswa Papua, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya, namun sampai dengan saat ini perkembangan terkait wacana tersebut tidak perna lagi kita dengarkan.
Isu yang sedang ramai diperdebatkan antara Jakarta dan Papua pada tahun 2020 dan 2021 awal ini adalah mengenai Otonomi Khusus atau Otsus bagi provinsi Papua dan Papua Barat yang akan berakhir. Realitas di lapangan terlihat bahwa masyarakat Papua pada umumnya menolak untuk Otsus diperpanjang dan tentu hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan Jakarta atau pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat menggunakan aparat negara dalam hal ini TNI dan Polri untuk melakukan barbagai upaya agar otsus ini dapat diperpanjang, dan dapat kita lihat mulai dari upaya Kapolda Papua Barat yang mengeluarkan surat telegram Nomor:ST /50/III/DIK.2.1/2021 tanggal 9 Februari bahwa akan dilaksanakan rekrutmen Bintara Polri jalur afirmasi Otsus tahun 2021 dengan kuota sebanyak 1500 didik dan juga 960 bintara TNI orang asli Papua yang diterima melalui jalur Otsus tanggal 1 november 2020, dan sampai pada kasus yang baru-baru ini terjadi di Jawa Tengah tanggal 7 April 2021 mengenai pangangkatan anak asuh guna memberikan kemanan dan mendorong upaya perpanjangan masa berlaku Otsus .
Sehingga dapat dikatakan bahwa agenda tersebut hanyalah sebuah agenda politik yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan bukan sesuatu agenda yang murni dari hati dan tulus. Jikalau memang itu adalah sesuatu yang tulus dari hati maka tidak perlu ada pernyataan terkait hal yang menyangkut kehidupan masyarakat Papua secara luas yang nantinya dapat menciptakan konflik horizontal antara mahasiswa dan pelajar Papua di Jawa Tengah maupun se-Indonesia.
Harapannya jika memang aparat negara dalam hal ini kepolisian memiliki hati yang tulus untuk membantu mahasiswa maupun pelajar asli Papua se-Jawa Tengah atau daerah lainnya maka cukup lakukan pendekatan guna membangun tali silaturahim dengan pengurus organisasi sosial yang menaungi mahasiswa dan pelajar di setiap kota studi di Jawa Tengah maupun se-Indonesia dan jika ingin memberikan bantuan biaya studi maka cukup jalin kerja sama bersama pihak sekolah maupun universitas yang memiliki mahasiswa atau pelajar asli Papua tanpa harus mengarahkan dan mendikte untuk mengakatan bahawa “kami cinta Indonesia” tetapi biarkan ungkapan itu keluar dengan sendirinya dari hati mahasiswa dan pelajar Papua se-Jawa Tengah.
-penulis hanyalah pemerhati sosial yang rindu akan kedamaian
Herry G W
Salatiga 10/04/2021
https://twitter.com/poldajateng_/status/1379579092626907136
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2002-polri
https://jubi.co.id/papua-siswa-smp-mati-ditembak-di-intan-jaya/
http://www.okebung.com/960-orang-asli-papua-lulus-seleksi-bintara-tni-melalui-jalur-otsus/
https://jubi.co.id/kenapa-otsus-ditolak-lalu-orang-papua-minta-merdeka/
0 Komentar